Setiap warga berhak mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan. Hak itu bukan pemberian sesaat, melainkan jaminan undang-undang. Dengan keterbukaan informasi, warga Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, dapat mengikuti rencana pembangunan dan menilai pelaksanaannya berdasarkan dokumen, bukan sekadar kabar yang beredar.
Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Aturan itu membuka akses warga terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan desa, selama permintaan tidak menyentuh hal yang memang dikecualikan oleh peraturan.
Sebelum meminta informasi, warga perlu memahami bahwa Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dua hal berbeda. Dana Desa adalah dana yang dialirkan pemerintah pusat dan menjadi salah satu pos penerimaan desa.
Sementara itu, APBDes adalah dokumen perencanaan keuangan desa untuk satu tahun. Di dalamnya terdapat tiga bagian pokok:
Dengan memahami perbedaan itu, warga tidak akan keliru menganggap seluruh penerimaan desa sebagai Dana Desa.
Pada prinsipnya, informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diakses masyarakat. Beberapa di antaranya:
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 menjadi acuan layanan informasi desa, dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) sebagai pelaksananya. Bila informasi belum tersedia di media publikasi, warga dapat menempuh langkah berikut:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur bahwa jawaban tertulis wajib diberikan dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak permohonan masuk. Perpanjangan maksimal 7 hari kerja masih dimungkinkan asalkan disertai alasan tertulis. Perlu dicatat, batas itu berlaku untuk penyampaian pemberitahuan, bukan jaminan dokumen sudah diterima dalam 10 hari kerja.
Keterbukaan informasi bukan berarti semua dokumen bisa dibuka bebas. Informasi yang memuat data pribadi atau termasuk kategori dikecualikan tidak otomatis diberikan kepada publik. Setiap pengecualian mesti punya landasan hukum dan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Bila sebuah dokumen memuat bagian terbuka dan bagian yang dilindungi, bagian tertentu dapat dipisahkan atau disamarkan. Cara ini menyeimbangkan hak warga atas informasi dengan kewajiban menjaga privasi.
Keterbukaan memberi manfaat dua arah. Warga memperoleh pemahaman yang benar, sementara pemerintah desa terbantu menjelaskan pertimbangan di balik setiap program. Di Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, kebiasaan bertanya dan menjelaskan dengan data akan memperkuat kepercayaan antarwarga dan pemerintah desa.
Desa Handapherang memiliki aparatur desa yang Profesional dan Berdedikasi tinggi dalam melayani masyarakat.
Jawaban dibuat oleh AI dan mungkin keliru. Jangan kirim NIK, kata sandi, atau data pribadi di sini.
Chat dengan perangkat desa tersedia untuk warga yang memiliki akun layanan. Silakan masuk terlebih dahulu agar petugas dapat membantu Anda.
Masuk sebagai wargaPerkenalkan diri agar kami dapat memberikan layanan yang tepat. Nama dan keperluan diperiksa otomatis; percakapan disimpan untuk pelayanan.
Komentar Warga
Silakan berkomentar dengan sopan dan santun. Semua komentar akan ditinjau terlebih dahulu sebelum ditampilkan.
Tulis Komentar
Silakan masuk dengan NIK & Kata Sandi akun pelayanan Anda untuk dapat berkomentar.
Masuk Akun