Hak Warga Mengetahui Penggunaan Dana Desa dan APBDesa

Ditulis oleh Operator Desa Handapherang
Operator Desa

Setiap warga berhak mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan. Hak itu bukan pemberian sesaat, melainkan jaminan undang-undang. Dengan keterbukaan informasi, warga Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, dapat mengikuti rencana pembangunan dan menilai pelaksanaannya berdasarkan dokumen, bukan sekadar kabar yang beredar.

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Aturan itu membuka akses warga terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan desa, selama permintaan tidak menyentuh hal yang memang dikecualikan oleh peraturan.

Dana Desa bukanlah APBDes

Sebelum meminta informasi, warga perlu memahami bahwa Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dua hal berbeda. Dana Desa adalah dana yang dialirkan pemerintah pusat dan menjadi salah satu pos penerimaan desa.

Sementara itu, APBDes adalah dokumen perencanaan keuangan desa untuk satu tahun. Di dalamnya terdapat tiga bagian pokok:

  • Pendapatan desa, yakni semua penerimaan yang direncanakan selama satu tahun anggaran.
  • Belanja desa, yakni dana untuk menjalankan pemerintahan, membangun sarana, membina warga, dan menggerakkan pemberdayaan.
  • Pembiayaan desa, yakni pos penerimaan serta pengeluaran pembiayaan dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan memahami perbedaan itu, warga tidak akan keliru menganggap seluruh penerimaan desa sebagai Dana Desa.

Informasi yang dapat diketahui warga

Pada prinsipnya, informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diakses masyarakat. Beberapa di antaranya:

  • APBDes beserta perubahannya, termasuk rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  • Realisasi anggaran, sehingga warga dapat membandingkan pelaksanaan dengan rencana.
  • Program dan kegiatan pembangunan, lengkap dengan lokasi, tujuan, anggaran, dan perkembangannya.
  • Peraturan desa serta kebijakan yang bersinggungan dengan hajat warga.
  • Persyaratan layanan dan kriteria program pemberdayaan.

Cara mengajukan permohonan

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 menjadi acuan layanan informasi desa, dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) sebagai pelaksananya. Bila informasi belum tersedia di media publikasi, warga dapat menempuh langkah berikut:

  1. Memilih informasi yang hendak diminta, misalnya rincian APBDes pada tahun anggaran tertentu atau realisasi satu kegiatan.
  2. Menyampaikan permohonan, bisa lewat surat atau lisan, kepada layanan informasi desa.
  3. Menyertakan identitas, rincian informasi, format yang diinginkan, dan cara penyampaian.
  4. Meminta tanda bukti penerimaan beserta nomor pendaftaran.
  5. Menunggu pemberitahuan resmi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur bahwa jawaban tertulis wajib diberikan dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak permohonan masuk. Perpanjangan maksimal 7 hari kerja masih dimungkinkan asalkan disertai alasan tertulis. Perlu dicatat, batas itu berlaku untuk penyampaian pemberitahuan, bukan jaminan dokumen sudah diterima dalam 10 hari kerja.

Batas yang tetap dijaga

Keterbukaan informasi bukan berarti semua dokumen bisa dibuka bebas. Informasi yang memuat data pribadi atau termasuk kategori dikecualikan tidak otomatis diberikan kepada publik. Setiap pengecualian mesti punya landasan hukum dan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Bila sebuah dokumen memuat bagian terbuka dan bagian yang dilindungi, bagian tertentu dapat dipisahkan atau disamarkan. Cara ini menyeimbangkan hak warga atas informasi dengan kewajiban menjaga privasi.

Keterbukaan memberi manfaat dua arah. Warga memperoleh pemahaman yang benar, sementara pemerintah desa terbantu menjelaskan pertimbangan di balik setiap program. Di Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, kebiasaan bertanya dan menjelaskan dengan data akan memperkuat kepercayaan antarwarga dan pemerintah desa.

Dipublikasi pada
Rabu, 11 November 2026 08:33 WIB
Bagikan Ke Media Sosial
Operator Desa Handapherang
TENTANG PENULIS

Operator Desa Handapherang

Ketua Ruang Komunitas Desa Digital (RKDD) Handapherang.

Komentar Warga

Silakan berkomentar dengan sopan dan santun. Semua komentar akan ditinjau terlebih dahulu sebelum ditampilkan.

Tulis Komentar

Masuk Akun
Berita Lainnya
Lihat Semua

Warga Handapherang Gelar Sholat Istisqo, Pemerintah Desa Dukung Ikhtiar Memohon Hujan

Informasi Umum

Pemerintah Desa Handapherang Dukung Pelatihan Eceng Gondok, 20 Warga Ikut Jadi Calon Perajin

Informasi Umum

Menata Arsip Desa: Fondasi Tata Kelola yang Rapi dan Tepercaya

Pelayanan

Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober dan Makna Menjaga Nilai Kebangsaan

Informasi Umum

Batik sebagai Warisan Budaya dan Potensi Ekonomi Warga Desa

Informasi Umum
Lihat Lebih Banyak

Lebih suka menggunakan aplikasi web saja?

Dengan aplikasi web anda tidak harus menginstall apapun di ponsel anda, cukup di akses melalui browser saja.

MasukDaftar

Kami Siap Membantu

Desa Handapherang memiliki aparatur desa yang Profesional dan Berdedikasi tinggi dalam melayani masyarakat.

Temukan yang Anda perlukan.
↑ ↓ Pilih hasil   ↵ Buka   Esc TutupJelajahi Desa Handapherang